Ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan sengaja menyabotase upaya mediasi untuk memperpanjang perang dan mempertahankan kekuasaan pemerintahannya.
“Siapa pun yang mengira kita akan menyerahkan Gaza kepada pendudukan, itu salah. Perlawanan tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawabnya kepada rakyat Palestina atau membiarkan mereka diserahkan kepada nasib yang tidak diketahui,” kata al-Hayya.
Ia dengan tegas menolak segala rencana pemindahan, penghinaan, atau pelucutan senjata, dengan menyatakan bahwa senjata perlawanan adalah “garis merah” yang terkait dengan keberadaan pendudukan yang berkelanjutan dan upaya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka.
Di bidang internal, al-Hayya mengatakan Hamas bekerja sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh mantan pemimpin politiknya Ismail Haniyeh selama minggu-minggu awal perang.
Visi tersebut bertumpu pada tiga poin utama: mengakhiri serangan Israel, mencapai persatuan nasional untuk membangun hasil perang, dan bekerja sama dengan semua faksi Palestina untuk mengamankan kedaulatan penuh dan memastikan hak untuk kembali bagi para pengungsi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, al-Hayya mencatat bahwa Hamas telah terlibat dalam diplomasi internasional, dengan delegasi mengunjungi Rusia dan Cina dua kali, dan telah mencapai konsensus dengan faksi-faksi Palestina lainnya untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang teknokratis.
Gerakan tersebut juga menerima usulan Mesir untuk membentuk komite pendukung masyarakat guna mengelola Gaza untuk sementara, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional independen yang akan memikul tanggung jawab penuh setelah kesepakatan tercapai.
