FAJAR, BONE- Anggota Komisi I DPRD Bone Andi Akhiruddin mengingatakan agar sistem meritokrasi tetap dikedepankan dalam menyusun kabinet pemerintahan baru.
Itu menyusul rencana perombakan Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) lingkup Pemkab Bone yang akan digelar dalam waktu dekat. Sebanyak 29 eselon II akan mengikuti job fit dan akan dilanjutkan dengan lelang jabatan.
“Dan tentunya (dalam proses seleksi) ini sesuai asta cita Pak Presiden dengan konsep meritokrasinya,” imbuh Andi Akhiruddin, Selasa, 25 Maret 2025.
Andi Akhiruddin juga menilai perlunya perampingan segera di batang tubuh pemerintah kabupaten sebelim penempatan ini.
Ia menilai OPD saat ini sudah sangat gemuk dengan 38 OPD, belum lagi ditambah 27 Kecamatan. Selayaknya OPD ini bisa dimerger saja menjadi 29 OPD atau mengurangi setidaknya 9 OPD agar penganggaran bisa lebih efektif dan efisien.
Apalagi perampingan ini sudah masuk beberapa kali dalam kajian bersama dengan Pemkab Bone dan DPRD.
“Jadi lenih baik perampingan dulu, karena kita butuh penyesuaian anggaran. Soal ada rencana atau tidak ndi, itu tergantung Pemda dan memang sudah ada kajiannya kayaknya di bagian organisasi,” tegasnya.
Beberapa OPD yang potensial dimerger adalah Dinas Peternakan dan Keswan (Disnakeswan) yang bisa dimerget Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (DPTPH) kemudian Badan Litbang dengan Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bappeda).
Lalu tiga Dinas yaitu Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan, yang bisa dimerger ke Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang bisa dimerget dengan Dinas Sosial (Dissos).
“Kemudian bisa pula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tapi lebih detailnya sudah ada kajiannya pemda itu,” tandas Andi Akhiruddin. (an).
