“Rata-rata pemerintah desa/kelurahan mengeluhkan masalah banjir ini. Saya kira ini masalah besar yang harus diselesaikan Kementerian PUPR atau balai sebagai perpanjangan tangan di daerah,” tegasnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Wajo itu berjanji akan mengawal polemik yang dihadapi masyarakat pesisir danau diBelawa. Olehnya itu akan agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pejabat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang.
“Kalau pejabat balai tidak hadir, tidak ada RDP. Cuma kita berbicara kalau pengambilan kebijakan dari balai tidak hadir, kan, percuma saja. Makanya saya akan upayakan balai hadir, karena ini sudah menjadi momok ditengah masyarakat,” tutupnya. (man/zuk)
