Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah daerah mencairkan THR ASN mencerminkan kelemahan dalam manajemen fiskal. Kepala daerah yang seharusnya memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini justru cenderung pasif, sementara anggota DPR RI dari daerah juga belum menunjukkan upaya nyata dalam mencari solusi.
Dengan semakin dekatnya Idulfitri, ASN yang terdampak masih menunggu kepastian. Jika tidak ada tindakan konkret dari para pemangku kebijakan, masalah ini bukan hanya akan berdampak pada kesejahteraan ASN, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di tingkat daerah dan pusat. (sae)
