Beberapa analis menilai, kegagalan ini juga disebabkan lemahnya perencanaan anggaran sejak awal tahun. Jika sejak awal tidak ada alokasi khusus untuk THR, kepala daerah seharusnya segera mencari alternatif sumber pendanaan yang sah dan tidak melanggar aturan.
Peran DPR RI: Dimana Suara Mereka?
Selain kepala daerah, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak ASN terpenuhi. Sebagai perwakilan rakyat, mereka seharusnya mengadvokasi isu keuangan daerah dan mendorong alokasi anggaran yang lebih baik dari pusat.
Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari anggota DPR RI untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak pihak menilai mereka lebih fokus pada agenda politik nasional daripada memperjuangkan kepentingan konstituen mereka.
“Jika anggota DPR RI benar-benar peduli pada daerahnya, mereka seharusnya aktif menekan pemerintah pusat agar memberikan kelonggaran fiskal bagi daerah yang kesulitan membayar THR. Tapi jika mereka diam saja, maka wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana mereka benar-benar mewakili rakyat daerahnya,” tambah Andi Januar.
Solusi Jangka Panjang: Reformasi Keuangan Daerah
Permasalahan ini menegaskan perlunya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dengan pajak berlebihan.
- Perencanaan anggaran yang lebih disiplin, termasuk memastikan alokasi THR sejak awal tahun.
- Evaluasi ulang utang daerah, melalui restrukturisasi atau refinancing untuk meringankan beban fiskal.
- Insentif fiskal dari pusat bagi daerah yang mengalami tekanan keuangan ekstrem.
- Percepatan distribusi hak bagi hasil dari provinsi, agar keuangan daerah tetap stabil dan dapat memenuhi kewajiban penting seperti THR.
Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki sistem keuangan daerah, kasus serupa akan terus berulang setiap tahun. ASN yang menjadi tulang punggung birokrasi justru menjadi korban kelemahan tata kelola fiskal.
