FAJAR, MAKASSAR-Putusan menggelar Pilkada ulang atau pemilihan suara ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilwalkot Palopo, menjadi keprihatinan mendalam bagi sosok pemerhati pemilu dan Pilkada Sulsel, Faisal Amir.
Mantan Ketua KPU Sulsel ini mengatakan kondisi di Palopo menunjukkan rapuhnya sistem kerja, mulai dari komisioner setempat, aparat penegak hukum (aph) hingga pengawasan dari pelaksana tingjat provinsi.
“Kita di 24 kabupaten kota tidak pernah ada yang PSU karena putusan MK. Iya ada kalau rekomendasi Bawaslu, artinya pengawasan berjalan,” kata Faisal Amir di Makassar, Senin (24/3/25).
Meski MK telah memutuskan PSU, menurutnya ini harus menjadi perhatian serius para penyelenggara, tidak saja bagi KPU dan Bawaslu setempat, tetapi juga bagi tingkat provinsi, pusat dan bahkan aparat penegak hukum (aph) sendiri.
“Kuncinya di penyelanggata dan pihak keamanan. Ingat Pilwalkot Palopo ini rentan rusuh seperti halnya pilkada sebelumnya,” kata Faisal Amir. Harapannya itu tidak terulang.
Dia mencontohkan bila ada gelagat komisioner, baik KPU maupun Bawaslu dan APH yang berpihak, tidak netral ataupun tidak Profesional dalam mengambil keputusan, potensi itu bisa terulang.
“Yang kemarin kan indikasinya (ada yang) berpihak atau tidak profesional. Buktinya ada di pecat (DKPP). MK putuskan itu (pilkada ulang, red),” bebernya.
Karenanya dia meminta hal ini betul-betul menjadi atensi, termasuk oleh KPU Sulsel yang melakukan supervisi maupun turun langsung mengawal Pilwalkot Palopo mendatang.
Pihaknya juga menyampaikan perlunya ada evaluasi terhadap sistem perekrutan komisioner saat ini. Baik di KPU maupun Bawaslu harus dipastikan diisi orang yang layak.
Jangan sampai orang yang duduk merupakan titipan yang tidak memiliki kompetensi cukup menghadapi tekanan dan melakukan pelaksanaan pilkada di daerah masing-masing. (*)
