Husniah juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif.
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong regulasi dan program yang memastikan akses keuangan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin mempercepat akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya berbicara tentang pemasukan daerah, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau kita tidak bisa menambah pemasukan, maka kita harus memastikan pembelanjaan dilakukan dengan benar. Efisiensi penganggaran sangat penting agar tidak ada belanja yang tidak perlu. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya. (sae)
