“Sejak pembangunan dimulai pada 2023, progresnya hanya 3 persen hingga tahun 2024 karena persoalan lahan. Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan semua pihak terlibat aktif, sehingga masalah dapat diurai dan proyek ini bisa berjalan sesuai target,” tegas Agus.
Dengan melibatkan JPN Kejati Sulsel dalam pendampingan hukum kepada BBWS PJ, Agus optimistis berbagai kendala pembebasan lahan dapat segera terselesaikan. Bendungan Jenelata merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan dengan anggaran Rp4,15 triliun yang bersumber dari APBN dan pinjaman Cexim Bank Tiongkok. Bendungan ini dirancang dengan tipe Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) setinggi 62,8 meter, memiliki kapasitas tampungan normal 223,6 juta meter kubik, dan luas genangan 12,20 kilometer persegi.
Bendungan ini memiliki berbagai manfaat, antara lain mereduksi risiko banjir hingga 50 tahun ke depan, menyediakan air baku 6,05 meter kubik per detik, mengairi 26.773 hektare lahan pertanian, serta berpotensi menghasilkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7 Megawatt. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2028 mendatang, dengan harapan mampu meningkatkan ketahanan air dan energi di Sulawesi Selatan. (edo)
