FAJAR, MAKASSAR– Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan, Salehuddin mundur dari jabatannya. Pengunduran dirinya di tengah riuh penunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kabar pengunduran diri Salehuddin mulai tersiar sejak Kamis, 6 Maret. Salehuddin masih tampak menghadiri beberapa kali pertemuan internal Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dengan jajaran OPD terkait penajaman program dan efisiensi anggaran, di Rujab Gubernur Sulsel, pekan ini.
Namun, Bobby, sapaannya, sudah mulai tidak muncul dalam High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 6 Maret.
Salehuddin sendiri dilantik sebagai Kepala BKAD Sulsel pada 1 September 2023 oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman setelah melalui proses lelang jabatan.
Ia dilantik bersama lima pejabat lainnya, yakni Kepala Dinas Perhubungan Andi Erwin Terwo, Kepala Dinas Kesehatan Ishaq Iskandar, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kasman, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Reza Faisal Saleh, dan Direktur RSUD Haji Makassar dr. Evi Mustikawati Arifin.
Setelah menjabat selama 1 tahun 6 bulan, Bobby akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala BKAD Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membenarkan mundurnya Bobby dari Kepala BKAD. Namun, Andalan sapaannya, enggan membeberkan alasan mundurnya pejabat Eselon II tersebut.
“Tanya ke BKAD (alasannya, red). Sudah (menghadap),” singkat Andi Sudirman, usai Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat, 7 Maret.
Andi Sudirman menerangkan bahwa proses pergantian jabatan di lingkup pemerintahan sebagai hal yang lumrah. Ia mengaku, Bobby akan tetap diberi posisi khusus untuk membantunya menjalankan pemerintahan.
“Biasa aja, saya sendiri mengangkat, beliau Amanah, saya akan mengambil dia jadi pendamping,” terang Andalan.
Kabar mundurnya Bobby dari jabatan menarik perhatian. Sebab, selama menjabat ia mengawal proses perbaikan fiskal Pemprov Sulsel setelah disebut defisit Rp1,7 triliun pada era Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
Beban utang pihak ketiga, Dana Bagi Hasil, hingga penunggakan TPP menjadi tugas berat BKAD selama setahun belakangan. Utang pihak ketiga yang pada tahun lalu masih di kisaran Rp300 miliar, tersisa di bawah Rp50 miliar hingga akhir masa APBD 2024.
Sisa utang salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sulsel ke 24 kabupaten dan kota tahun 2024 sebanyak enam bulan. Angkanya di kisaran Rp1,7 triliun. Pemprov Sulsel sendiri telah menganggarkan tahun ini Rp2,3 triliun untuk pembayaran DBH tahun lalu dan tahun 2025.
Belakangan, TPP ASN menunggak. TPP tak terbayar Januari hingga Maret. Pekan ini, baru TPP Januari yang sudah dibayarkan, sementara dua bulan sisanya belum selesai.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sejak pertama kali memberikan pengarahan melalui Apel Pagi di Rujab Gubernur Sulsel, Senin, 3 Maret lalu, memberi penekanan khusus pada sektor penganggaran.
Mulai dari penyisiran anggaran OPD hingga Rp1,5 triliun untuk penajaman Asta Cita Presiden dan Visi Misi Gubernur/Wagub. Skema program terpusat dari Bappelitbangda, pelunasan TPP, dan pembayaran DBH secara bertahap.
Beberapa kali rapat penajaman efisiensi dilakukan. Namun, Kepala BKAD kemudian mundur dalam proses tersebut.
Saat berupaya dikonfirmasi, Salehuddin belum memberikan jawaban terkait alasan pengunduran dirinya. Dari informasi yang diterima, Kepala Bidang Perencana Anggaran Daerah BKAD Sulsel, Sakura, ditunjuk sebagai Plt Kepala BKAD Sulsel.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Hamzah Hamid mengaku belum mengetahui alasan persis mundurnya Kepala BKAD dari jabatannya.
“Saya baru dapat infonya tadi. Saya belum tahu karena saya baru dapat infonya di kantor bahwa pak Bobby digantikan, saya belum tahu apakah karena mundur atau diganti atas menyangkut keputusan pak Gubernur,” kata Ketua DPC PAN Makassar itu.
Hamzah mengaku hubungan secara formal pemerintahan dengan Bobby berjalan baik. Ia menyebut selama menjadi Kepala BKAD, TPP tidak pernah menjadi persoalan. Baru lah di awal tahun ini ada penundaan akibat menunggu kas daerah terisi.
“Iya makanya ini TPP sampai sekarang sudah ribut menjadi perbincangan di kalangan ASN Pemprov yang biasanya cair tanggal 5 ini sudah bulan ketiga belum selesai,” ucap Hamzah.
Meskipun demikian, Hamzah hanya berharap agar dalam pergantian Kepala BKAD ini diikuti dengan peningkatan kinerja. Ia mengaku dalam rapat komisi dengan mitra sudah beberapa kali bertemu dengan Sakura dan menilainya bisa melanjutkan kinerja pejabat sebelumnya.
“Saya kira tujuannya penggantian itu kan antara lain kita berharap kinerjanya jauh lebih baik. Sejatinya harus begitu bahwa penggantinya ini harus lebih baik dari yang digantikan. Selama ini kan di zamannya Pak Bobby TPP tidak pernah telat,” pungkasnya. (uca)
