FAJAR, MAKASSAR– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), meminta seluruh OPD harus bekerja cepat dan profesional dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tak ada lagi ruang bagi “kerajaan-kerajaan kecil” yang bisa menghambat kebijakan pemerintah.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama OPD dan Perusda se-Makassar, Appi menegaskan, sistem meritokrasi di Pemkot harus dijalankan dengan baik. “Minta maaf, jangan lagi ada raja-raja kecil di wilayah OPD yang mampu memengaruhi keputusan atau kebijakan oleh atasannya,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar semua perangkat harus bekerja maksimal dan mengikuti prosedur yang ada. “Jangan ada lagi individu yang merasa bisa mengendalikan keputusan atau kebijakan atasannya. Semua harus berjalan sesuai sistem, bukan berdasarkan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada lagi komunikasi langsung yang melewati prosedur. “Tidak boleh lagi ada yang langsung direct ke wali kota atau wakil wali kota. Kita jalankan sistem yang benar,” tegasnya.
Appi pun dengan tegas menyampaikan, seluruh-seluruh jabatan yang akan diisi nanti itu karena kemampuan. Bukan karena kedekatan. Selain menyoroti sistem kerja, Appi juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan moralitas di lingkungan pemerintahan. Ia menegaskan larangan terhadap hubungan sesama jenis serta perselingkuhan di lingkungan Pemkot Makassar.
Menurutnya, hal ini dapat mengganggu etos kerja dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. “Kasus-kasus seperti ini sangat mengganggu. Ini bukan hanya soal moral, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan kerja yang sehat dan profesional,” ujarnya.
Mantan CEO PSM itu juga menyampaikan bahwa dirinya memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama yang berada di luar Balai Kota.
“Saya akan terus turun langsung ke dinas-dinas yang kantornya di luar Balai Kota. Jadi siap-siap, karena yang pertama saya cek bukan pegawai, tapi kebersihan kantor masing-masing,” tegas Appi.
Dia terus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Ia menegaskan agar pengeluaran daerah tidak melampaui kemampuan fiskal yang dimiliki.
“Belanja daerah harus dihitung dengan cermat, karena inilah yang menunjukkan kemampuan fiskal kita. Jangan sekali-kali melampaui batas fiskal, karena kalau itu terjadi, pasti kita akan defisit. Dan itu yang tidak saya inginkan,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar cukup besar sehingga bisa digunakan secara bebas. “Jangan berpikir bahwa Makassar punya PAD besar, lalu kita bisa bermain-main dalam wilayah fiskal ini. Semua harus dihitung dan dikelola dengan baik,” tegasnya. Dia berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran. Kata dia, tim masih terus bekerja untuk melihat pos-pos mana saja yang bisa disimpan.
Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Irwan Rusfiady Adnan selaku Ketua TPAD mengatakan, yang dipastikan direfocusing adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Kemudian kegiatan perjalanan dinas. “Kalau ini sudah dipastikan dipangkas 50 persen berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya, Kamis, 6 Maret.
Begitupula dengan kegiatan-kegiatan di hotel. Kecuali yang harus mendatangkan jumlah orang yang banyak, yang tidak memungkinkan dilaksanakan di kantor. Kemudian program fisik yang direfocusing, Irwan mengatakan, belum dapat memastikan. Alasannya masih akan difinalisasi. (mum/ham)
