FAJAR, MAKASSAR-Utang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini memfokuskan upaya mereka untuk melunasi utang DBH yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Meskipun pembayaran telah dilakukan secara bertahap, masih terdapat sisa penyaluran untuk enam bulan di tahun 2024.
DBH sangat penting bagi pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel. Mayoritas dari mereka masih mengandalkan dana transfer dan DBH sebagai sumber pendapatan daerah, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah kabupaten dan kota sering mengeluhkan keterlambatan penyaluran DBH dari Pemprov Sulsel. Mereka berpendapat bahwa hal ini menghambat pembangunan infrastruktur dan pembayaran gaji pegawai.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, pembayaran DBH adalah salah satu fokus utamanya di awal masa pemerintahan periode keduanya. Pada tahun 2023, Pemprov memiliki tunggakan DBH selama tiga bulan. Setelah menjabat hingga bulan September, dia menyelesaikan pembayaran hingga bulan Juni. “Artinya dekat sekali, bahkan kita sudah proses bulan 7 (Juli) bulan 8 (Agustus),” kata Andi Sudirman, Senin, 3 Maret.
Pada tahun 2024, sisa utang penyaluran DBH diperkirakan mencapai lima hingga enam bulan di setiap kabupaten dan kota, dengan total sekitar Rp1,7 triliun. “Untungnya, sebagian dana langsung disalurkan ke daerah tanpa melalui provinsi, yang disebut opsen. Namun, kami masih memiliki tugas untuk menyelesaikan utang lebih dari Rp1 triliun. Sebelumnya, tunggakan mencapai tiga bulan, dan sekarang menjadi enam bulan,” jelas Andalan sapaannya.
Andalan juga mengapresiasi kinerja para Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel sejak ia mengakhiri masa jabatan pertamanya pada September 2023. Ia menilai bahwa mereka telah memberikan kinerja terbaik untuk Sulsel. Di periode keduanya ini, Andi Sudirman siap untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan, termasuk pelunasan utang DBH.
Pemprov Sulsel telah menganggarkan Rp2,3 triliun tahun ini untuk pembayaran DBH melalui APBD 2025. Itu adalah akumulasi bayar utang salur DBH tahun 2024 dan pembayaran DBH tahun 2025. Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengatakan, pembayaran bulan Juni telah dituntaskan. “DBH sementara dibayar, pelan-pelan,” singkat Bobby, sapaannya. (uca/ham)
