Oleh : Irwandy / Ketua Pusat Studi Manajemen Pelayanan Kesehatan FKM UNHAS
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Salah satu sektor kunci yang akan menentukan kualitas hidup masyarakat Indonesia nantinya adalah sektor kesehatan. Di dalam RPJPN ini, pemerintah menargetkan kesehatan untuk semua sebagai salah satu sasaran pembangunan, dengan lima indikator utama yakni peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu, pengurangan prevalensi stunting, pengendalian penyakit seperti tuberculosis, dan perluasan jaminan kesehatan nasional.
Namun untuk mewujudkan mimpi ini, tantangan terbesar tidak hanya ada pada tingkat nasional, tetapi juga pada daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan. Provinsi ini, dengan jumlah penduduk yang signifikan akan memegang peran kunci apakah mimpi bersama bangsa ini akan dapat kita capai. Kuncinya ada di tangan para kepala Daerah baru.
Kondisi kesehatan
Sulawesi Selatan masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam pencapaian lima indikator utama kesehatan nasional. Berdasarkan data BPS di tahun 2024, usia harapan hidup di Sulsel tercatat 71,41 tahun untuk laki-laki dan 75,96 tahun untuk perempuan. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional apalagi terhadap target nasional untuk tahun 2045 yakni 80 tahun. Artinya, pencapaian ini masih jauh dari harapan.
Masalah yang lebih mendalam adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) dan prevalensi stunting. AKI di Sulawesi Selatan berdasar Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024, tercatat mencapai 133,5 per 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada target yang diharapkan nanti di tahun 2025, yaitu 16 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, prevalensi stunting pada balita di Sulawesi Selatan berdasar laporan tim percepatan penurunan stunting Sulsel tercatat 27,4% pada semester pertama 2024, bahkan meningkat dibanding 2022 yang sebesar 27.2%. Angka tersebut sangat jauh dari target nasional yang ingin menurunkan prevalensi stunting menjadi 5% pada 2045.
Selain angka kematian ibu dan stunting, angka insiden tuberculosis (TB) di Sulawesi Selatan juga menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Dengan angka insiden 523,3 per 100.000 penduduk, Sulawesi Selatan jauh melampaui target nasional yang menginginkan insiden TB diturunkan menjadi 76 per 100.000 penduduk pada 2045.
Selanjutnya data Dewan Jaminan Sosial Nasional di tahun 2024, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulsel telah mencapai 95,35%, namun persoalannya banyak dari mereka yang tidak aktif sehingga tidak dapat dilayani oleh fasilitas pelayanan kesehatan ketika mereka sakit. Peserta aktif jaminan kesehatan nasional di Sulawesi Selatan rata-rata baru berada di angka 78,7%, jauh di bawah target nasional lebih dari 95%. Beberapa kabupaten, seperti Sidrap dan Bulukumba, bahkan memiliki cakupan peserta aktif yang lebih rendah dari 65%.
Momentum untuk perubahan
Saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan perubahan. Untuk pertama kalinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dimulai pada waktu yang bersamaan pada periode 2025-2029. Ini memberikan peluang emas untuk memastikan bahwa arah pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan dapat berjalan seiring dengan RPJPN yang lebih besar. Jika sinkronisasi ini dilakukan dengan baik, maka tantangan besar di bidang kesehatan dapat diatasi dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Namun, waktu yang terbatas menjadi tantangan besar. Setiap daerah diwajibkan menyelesaikan RPJMD paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera merumuskan kebijakan yang memastikan sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Tanggung jawab para pemimpin daerah
Para pemimpin daerah yang baru dilantik harus bergerak cepat dan berkoordinasi secara efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, kesehatan harus menjadi agenda utama yang tidak bisa ditunda. Penyelarasan kebijakan antara RPJPN, RPJMN, dan RPJMD sangat diperlukan agar semua pihak bergerak menuju tujuan yang sama: mewujudkan kesehatan untuk semua di Indonesia dan Sulawesi Selatan.
Pembangunan kesehatan yang inklusif, merata, dan berbasis data yang akurat adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sulawesi Selatan memiliki tantangan besar, tetapi juga kesempatan besar untuk melakukan perbaikan dengan langkah konkret dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Saatnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama, memperkuat sektor kesehatan, dan memastikan bahwa masa depan yang sehat bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang dirasakan oleh semua. (*)
