Penyusunan rencana induk dimotori oleh Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan. Sebuah forum multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pemangku kepentingan.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, sekaligus ketua tim pelaksana Pokja, Setiawan Aswad, mengatakan, rencana ini dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlangsungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin buktikan bahwa pembangunan tidak mesti mengorbankan aspek sosial dan kesehatan lingkungan,” tegas Setiawan.
Setiawan menjabarkan empat tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Diantaranya ekosistem yang sehat dan produktif, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata, penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan pengendalian emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan, termasuk ekosistem pesisir.
Dokumen ini juga memuat beberapa rekomendasi untuk mengatasi bencana-bencana alam yang sering terjadi di Sulawesi Selatan akibat cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim, misalnya banjir, longsor, dan krisis air bersih.
Rekomendasi tersebut antara lain, melindungi hutan dengan tidak membiarkan deforestasi dan degradasi di area konservasi dan area lindung, menerapkan aturan tentang penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan revitalisasi komoditas-komoditas pertanian unggulan Sulsel seperti kakao, kopi, padi, dan jagung.
