FAJAR, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus lebih dari sekadar penyampai informasi. Di era disrupsi digital dan banjir informasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik serta melawan disinformasi yang semakin masif.
“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu, 26 Februari.
Menkomdigi menekankan bahwa sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya sekadar kerja sama teknis, tetapi merupakan strategi nasional dalam mengelola narasi publik. Ia menganalogikan kerja humas dengan tim sepak bola, di mana tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, maka kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.
Meutya menyoroti kompleksitas perang narasi di era digital, di mana media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi medan pertempuran utama. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara itu, survei IDN Research Institute (2025) mengungkap bahwa 43% Millennial dan Gen-Z lebih mempercayai informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.
