Sementara itu, dalam Satgas Mafia Tanah, Jaksa memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, peran Jaksa dalam ekosistem hukum pidana tidak hanya sekadar memproses kasus, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Agar peran Jaksa sebagai pengendali perkara semakin optimal, diperlukan pembaruan hukum acara pidana, terutama melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembaruan ini harus mampu mengakomodasi peran Jaksa dalam mengawal jalannya penyidikan dan memastikan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum.
Selain itu, kerja sama yang harmonis antara penyidik, Jaksa, dan pengadilan menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang adil dan transparan hanya dapat terwujud apabila seluruh aktor dalam sistem peradilan bekerja dalam satu ekosistem hukum yang selaras dan berorientasi pada keadilan. (edo)
