FAJAR, BELOPA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta pemilihan bupati dan wakil bupati Luwu tahun 2024.
Kegiatan ini bertujuan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk pemilu mendatang, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampi Maja menegaskan bahwa FGD menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat.
“Evaluasi ini tidak hanya melihat aspek teknis penyelenggaraan, namun juga mencermati tantangan dan kelemahan yang muncul agar Pilkada mendatang lebih baik,” kata Sappe saat evaluasi Pilkada di The Zoel Cafe dan Resto Belopa, Rabu, 19 Februari.
Sappe menyebutkan, meski pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati 2024 telah berhasil dilaksanakan dan tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi, pihaknya tetap melakukan evaluasi sesuai perintah KPU RI.
Sappe menjelaskan, evaluasi Pilkada 2024 ini berupa pemberian saran dan masukan sejak awal proses hingga akhir penetapan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati terpilih.
“Ini menjadi dasar kita melakukan perbaikan untuk proses penyempurnaan ke depan. Kita tahu legislatif dan pilpres pengamatan pengamat masuk zona merah. Tapi tak ada gesekan. Baik KPU dengan peserta pemilu, juga masyarakat dengan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Luwu, Wahyu Derajat mengatakan, berbagai problem terjadi saat pemilihan kepala daerah lalu. “Masih adanya perbedaan pemahaman antara PKD dan PPS, dan PKD dan KPPS. Sehingga ke depan butuh bimtek bersama,” kata Wahyu.
Dia mencontohkan soal adanya regulasi yang membolehkan pendampingan mencoblos bagi pemilih yang sakit. Perbedaan pemahaman ini tentu perlu diatasi dengan Bintek bersama. Berbagai temuan terhadap kelemahan yang terjadi di Pilkada, namun masih bisa diatasi dengan baik.
Perwakilan Kesbangpol Luwu, YB Basran mengatakan, masalah keterbatasan anggaran menjadi perhatian. “Kita harapkan ke depan sumber anggaran pilkada bukan hanya dari Pemda, tapi pihak ketiga seperti di daerah Papua,” katanya.
Dia meminta agar memikirkan masalah pemilih pemula. Ke depan bisa diberikan sosialisasi secara baik.
Kasi Intel Kejari Luwu, Andi Ardiaman SH mengatakan, Pilkada Luwu berjalan aman. “Tidak ada satu pun pelanggaran hukum dilakukan selama pilkada,” kata Ardiaman.
Kejari Luwu masuk dalam tim Gakkumdu. Meski tak ada pelanggaran pilkada, namun masalah sosialisasi ke pemilih pemula perlu digiatkan ke depan.
Kejari Luwu juga mengawal dana hibah di KPU Luwu. “Setiap saat mereka melakukan konsultasi ke Kejari soal penggunaan dana hibah,” paparnya. (shd/*)
