Pemerintah AS juga dapat membatasi akses Indonesia terhadap impor bahan baku penolong dan barang modal, khususnya mesin mekanik untuk membangun kapasitas industri manufaktur dalam negeri.
Hal ini dapat menghambat perkembangan industri dalam negeri, meningkatkan ketergantungan impor barang manufaktur dari China, dan lambannya hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang membutuhkan impor barang modal.
Sehingga bagi pemerintah Indonesia, menjaga keseimbangan dalam posisi sebagai anggota BRICS plus dengan mempertahankan hubungan ekonomi dengan AS menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan BRICS plus sebagai pasar bagi produk manufaktur Indonesia.
Pemerintah Indonesia harus mampu melakukan transfer teknologi manufaktur dari AS, Jepang, dan Uni Eropa untuk berkompetisi dengan produk manufaktur negara anggota BRICS plus. Bukan sebaliknya, menjadi pasar bagi produk manufaktur China dan India yang berharga murah. (*)
