Adapun prioritas pelanggaran dalam Operasi Keselamatan Pallawa 2025, yakni:
- Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang menggunakan knalpot tidak sesuai pabrikan.
- Kendaraan bermotor yang tidak standar pabrikan, menambah panjang rangka atau mengubah spektek dan kendaraan barang yang over dimensi atau over loading.
- Kendaraan pribadi yang menggunakan sirine, rotator, atau strobo yang tidak sesuai peruntukannya.
- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan atau spektek.
- Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI.
- Kendaraan bermotor pribadi plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum (travel).
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Pallawa 2025 bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, serta korban fatalitas.
Selain itu, operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib, terutama menjelang Idulfitri 1446 H.
Marthen Muni juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dengan mengedepankan profesionalisme, prosedur yang tepat, dan akuntabilitas.
Selain itu, seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini diimbau untuk menghindari tindakan kontra produktif yang dapat merusak citra Polri.
“Utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam bertugas. Laksanakan operasi ini dengan profesional, prosedural, dan akuntabel. Jaga muruah Polri dan selalu lakukan koordinasi dengan instansi terkait serta seluruh komponen masyarakat agar tercipta sinergitas yang baik,” tegas Marthen Muni. (ams)
