FAJAR, MAKASSAR – Memperkuat sistem peradilan di Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi hukum berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD). Tema yang diangkat bertajuk “Peningkatan Kualitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum: Menyusun Solusi atas Permasalahan Proses Hukum”.
Acara yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, pada Jumat, 7 Februari 2025 ini menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi kendala dalam proses hukum serta merumuskan solusi konkret guna meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
Ketua Pengadilan Negeri Makassar, I Wayan Gede Rumega, menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan aspek krusial dalam menciptakan proses hukum yang lebih profesional dan akuntabel.
“FGD ini menjadi forum strategis untuk menyatukan visi dan menemukan solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam persidangan tindak pidana korupsi dan pidana umum. Dengan kerja sama yang erat antarpenegak hukum, kita bisa memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan,” ujar I Wayan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penanganan kasus.
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Zainuddin, turut menekankan bahwa koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang hukum.Setiap langkah yang kita ambil harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dengan begitu, kita dapat menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa profesionalisme dan kehati-hatian dalam setiap tahapan hukum sangat diperlukan agar penegakan hukum tidak menimbulkan persoalan baru. Kesalahan kecil dalam proses hukum bisa berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.
“Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan integritas tinggi,” tambahnya.
Ketua Panitia FGD, Johnicol Richard Frans Sine, menyoroti pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang kerap menjadi perhatian publik.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Salah satu perhatian utama kita adalah mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi, seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan, dan inkonsistensi dalam proses hukum,” tegas Johnicol.
Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi maupun individu dengan pengaruh besar harus ditangani secara objektif dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan tertentu. (edo)
