“Kita harus segera menyelesaikan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, dimana masalah tenaga non-ASN itu harus selesai di Desember 2024 yang lalu.
Tapi pemerintah membuat diskresi, sehingga diundur sampai Juli 2025 mendatang,” terangnya. (*)
Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK
