Sebagai contoh Pemerintah Sulawesi Selatan segera mengkaji langkah-langkah strategis untuk menghadapi kondisi ini. Beberapa upaya yang dipertimbangkan di antaranya adalah optimalisasi sektor pariwisata, percepatan realisasi proyek infrastruktur berbasis kemitraan dengan swasta, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap berproduksi dan menjaga daya serap tenaga kerja.
Pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan daerah. Pemda harus memastikan agar distribusi belanja tetap tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu opsi mempertahankan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, arus kas pemerintah harus segera beredar ke masyarakat sejak awal tahun. Di sisi lain, pemda juga harus melakukan penyesuaian anggaran agar program makan bergizi gratis bisa terlaksana sesuai arahan pemerintah pusat.
Sejumlah Pj kepala daerah di kabupaten/kota didorong mulai mencari solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayahnya. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penguatan program padat karya untuk memastikan perputaran uang di masyarakat tetap berjalan. Mengoptimalkan potensi unggulan semisal di provinsi Sulawesi Selatan terhadap sektor pertanian dan perikanan melalui bantuan teknologi dan akses pasar yang lebih luas.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini menjadi tantangan bagi daerah, namun bukan berarti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus terhenti. Dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah masih bisa menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Arus kas yang sehat dan tepat sasaran sejak awal tahun menjadi kunci agar ekonomi tetap bergerak dan tidak terjebak dalam perlambatan, sementara alokasi anggaran untuk program baru seperti makan bergizi gratis harus dikelola dengan cermat agar tidak mengorbankan sektor lain yang juga penting bagi perekonomian daerah. (sae)
