Oleh: Marsuki
(Guru Besar FEB Unhas)
HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Tujuan utama pembangunan ekonomi suatu wilayah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.
Tercermin dari empat indikator. Pertama, aspek pendapatan, terkait meningkatnya jumlah pendapatan daerah maupun per kapita, serta aspek pemerataannya. Kedua, aspek kesempatan kerja terkait dengan rendahnya jumlah dan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Ketiga, aspek stabilitas terkait utamanya stabilitas tingkat inflasi. Keempat, aspek stabilitas ekonomi luar negeri, dengan membaiknya perkembangan perdagangan antara regional maupun luar negeri termasuk baiknya arus investasi asing.
Upaya merealisasikan empat tujuan tersebut secara bersamaan bukan hal mudah, karena terkadang menimbulkan problem efek balik yang dapat bersifat negatif atau timbul persoalan baru, sering disebut kondisi Trade-off. Sehingga diperlukan suatu perencaan kebijakan perekonomian yang baik, terarah, berprioritas, dan jelas target waktu pencapaiannya.
Dalam kaitan itu, posisi Pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten-kota menjadi tidak mudah. Alasannya, karena beberapa kebijakan dari otoritas strategis, utamanya fiskal, moneter, keuangan-perbankan, dan sebagian sektoral, kebijakannya direncanakan dan dikoordinasi dalam skala nasional di pusat. Sehingga tidak dimaksudkan langsung bisa menyentuh daerah. Seperti kebijakan moneter dan kebijakan sektor keuangan.
Mekanisme transmisinya melalui jalan panjang dan makan waktu bisa dirasakan dampaknya di daerah. Kebijakan otoritas yang langsung berdampak ke daerah adalah kebijakan Fiskal dan sebagian kebijakan sektoral, karena jelas porsi kebijakannya beserta anggaran sudah ada yang terencana dimaksudkan untuk daerah, seperti Dana Transfer ke Daerah dan anggaran lembaga dan non lembaga Negara di daerah.
