Sehingga Pemda yang jauh diluar pusat kebijakan perlu kerja keras menyusun rencana-kebijakan di daerah kerjanya, supaya tetesan kebijakan dan anggaran dari pusat dalam berbagai bentuknya dapat sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam kaitan itu, berarti Pemda di berbagai level perlu mempunyai strategi yang tepat tujuan, tepat kemampuan, dan tepat waktu, agar supaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah di daerah dapat sesuai rencana dan terutama harapan para pemangku kepentingan kelembagaan di daerah, yakni masyarakat umum, pengusaha, termasuk Pemda sendiri.
Salah satu strategi yang perlu disiapkan, diberdayakan dan dioptimalkan oleh Pemda yakni berusaha membenahi dan memberdayakan peran lembaga-lembaga ekonomi Pemda secara terintegrasi dan fungsional. Secara garis besarnya, ada empat lembaga ekonomi Pemda, yakni Bappeda, Perusahaan Daerah (Perusda), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Penjaminan Daerah (Jamkrida).
Selama ini keempat lembaga ekonomi Pemda tersebut ada dan telah berperan, tapi tampaknya belum dirasakan optimal keberadaan dan manfaatnya, terutama dalam membantu Pemda melaksanakan dan mensukseskan kebijakan atau program kerjanya. Ini dimungkinkan karena belum terintegrasinya dengan baik peran antara lembaga-lembaga tersebut secara terintegrasi dan terkoordinasi. Misalnya, belum tampak adanya ada sinergi perencanaan antara Bappeda, BUMD dengan BPD dan Jamkrida.
Padahal, jika peran tersebut dapat dibenahi dengan baik, maka lembaga-lembaga ekonomi Pemda tersebut akan dapat memberi manfaat besar dan citra yang baik bagi masing-masing Pemda serta pelaku ekonomi lainnya, terutama masyarakat kebanyakan.
