Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel menjadi ujung tombak dalam memastikan pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan ekonomi sepanjang memenuhi syarat regulasi yang ada. Selain mendorong ekonomi kelautan yang berkelanjutan, DKP juga harus memperkuat pengawasan guna mencegah privatisasi laut yang dapat merugikan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.
Pengawasan ini juga perlu diperkuat dengan penegakan regulasi terkait sempadan pesisir. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekologi di kawasan pesisir. Jika tidak ada tindakan tegas, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga kelestarian ekosistem laut yang menjadi salah satu kekayaan utama Sulawesi Selatan.
“Saya kira, pandangan saya ini mewakili masyarakat luas serta aktivis untuk mendesak pemorov Sulsel untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas guna membatalkan SHGB yang dikeluarkan secara tidak sah di ruang laut,” tuturnya.
Kejelasan hukum atas pengelolaan ruang laut harus dipastikan agar eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang tidak semakin meluas. Pemerintah juga didorong untuk menindak dugaan tindak pidana penyerobotan aset negara yang telah terjadi, guna menjaga keberlanjutan pesisir dan kesejahteraan masyarakat maritim di Sulsel.
Garis Pantai Tidak Bisa Diabaikan: Rekaman Geospasial Sebagai Bukti
Dalam proses pembuktian hukum terkait pelanggaran ini, rekaman data geospasial selama 15 tahun terakhir menjadi alat bukti yang tidak bisa diabaikan. Data citra satelit dan pemetaan garis pantai dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta berbagai lembaga riset telah merekam perubahan garis pantai secara akurat. Dari data ini, dapat dibuktikan apakah suatu wilayah memang merupakan daratan asli atau hasil reklamasi yang dilakukan tanpa izin.
