Mengapa Penting?
Komitmen Indonesia terhadap visi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 sangat sejalan dengan konsep green budgeting yang ditawarkan oleh OECD. Sebagai instrumen strategis, green budgeting memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan fiskal tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penerapan green budgeting memberikan manfaat signifikan, terutama dalam mendorong tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Pada sistem penganggaran Indonesia yang bersifat desentralisasi, penerapan green budgeting dapat membantu pemerintah daerah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan fiskal lokal, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.
Tantangan yang dihadapi.
Tantangan utama dalam implementasi green budgeting di Indonesia terletak pada penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Meskipun secara mekanisme formal, sistem penganggaran daerah sudah cukup fit dan selaras dengan konsep green budgeting, namun fenomena politic capture menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam praktiknya.
Politic capture merupakan fenomena yang lazim terjadi di tingkat pemerintah daerah, di mana alokasi anggaran publik tidak merujuk pada road map pembangunan nasional atau kebutuhan riil masyarakat, melainkan didasarkan pada kepentingan politik kepala daerah. Fenomena ini menciptakan distorsi dalam penganggaran dan berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan strategis seperti green budgeting.
