FAJAR, MAKASSAR-Kementerian Perhubungan telah menyerahkan sembilan pelabuhan pengumpan ke Sulsel sejak Juli 2024. Pengambilalihan operasional kini pada Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.
Dishub Sulsel mulai tahun ini juga sudah menyusun langkah-langkah pengambilan operasional pelabuhan tersebut. Namun, ada kendala pada personel. Sebelumnya, pemerintah pusat hendak melakukan penguatan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 yang meliputi Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone. Sembilan Pelabuhan yang diserahkan ke Pemprov Sulsel tersebut tersebar di sepanjang rute ALKI 2.
Di antaranya, Pelabuhan Awerange Barru dan Maccini Baji Pangkep di Selat Makassar, Pelabuhan Galesong Takalar, Regional Jeneponto dan Bantaeng, dan Jampea Selayar di Laut Flores. Lalu, Pelabuhan Pattiro Bajo Bone, Bangsalae Wajo, dan Malili Luwu Timur di Teluk Bone.
Pengambilalihan pengelolaan sembilan Pelabuhan ini menjadi potensi besar bagi pendapatan daerah Provinsi Sulsel. Hanya saja, masih terkendala Sumber Daya Manusia (SDM).
Menindaklanjuti hal tersebut, Dishub Sulsel telah menggelar rapat bersama para UPT pengelola pelabuhan di kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo mengatakan, optimalisasi pengelolaan pelabuhan sedang digenjot. Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terus dimasifkan. Pihaknya tengah memperjelas terkait komponen pengalihan pengelolaan kepada Dishub Sulsel.
“Ada beberapa yang harus dipersiapkan untuk optimalkan pelabuhan. Terkait apa saja yang diserahkan ke Pemprov termasuk biaya labuh dan sebagainya itu mau diperjelas,” ujar Erwin, Senin, 27 Januari.
