Meskipun kata dia, opsi ini tentu tak mudah karena siswa tersebut harus dipindahkan. Termasuk soal psikologi anak-anak. Dia menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati. Ia mengingatkan, perubahan yang dilakukan secara terburu-buru bisa berdampak negatif pada kondisi psikologis siswa.
Terkait dengan perubahan jalur zonasi, Plh Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba mengungkapkan, hingga saat ini belum ada juknisnya. Bahkan kata dia, itu baru wacana dan akan melewati uji publik dahulu. “Masih wacana, sebenarnya tetap hampir sama zonasi, hanya kemasannya saja yang berbeda,” ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan, terkait adanya ribuan siswa yang tak terdaftar di dapodik tak perlu mencari siapa yang salah. Terpenting adalah solusinya karena niatnya adalah bagaimana semua anak bisa sekolah
“Jadi saya katakan sebenarnya tidak ada yang salah. Sebenarnya pemerintah kota berupaya juga untuk mengakomodir. Di lain sisi Kementerian juga untuk membatasi per rombelnya,” katanya.
Sehingga memang tugas berat Pemkot kata dia adalah menambah jumlah SMP Negeri di Makassar. Kemudian menyetarakan seluruh sekolah yang ada di kota Makassar supaya orang tua murid itu tidak pilih-pilih sekolah. “Kalau semua sekolah setara di Kota Makassar, pasti orang tua murid akan mencari sekolah terdekat di dekat rumahnya,” ujar Ari. (mum/ham)
