Menurutnya masalah ini bisa diselesaikan jika pemerintah memaksimalkan hingga mengurangi belanja yang tidak mendesak.
“Yang jelas di 2025 ini kita harus selesai Rp200 miliar (utang) jangan bertambah lagi, artinya belanja kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, tidak boleh lagi lebih besar pasak dari pada tiang, artinya perencanann kita betul berbeasiskan potensi daerah dan kemampuan kita,” ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya akan lebih dahulu menyelesaikan masalah jangka pendek selama masa 100 hari kerja salah satunya masalah gaji dan tunjangan para pegawai.
“Kemudian baru kita mulai yang kemarin program perbaikan jalanan, bagaimana pelayanan masyarakat yang lebih sederhana, maka kita coba dahulu lima titik saja dahulu kita perbaiki, kita tidak lupakan Bone,” tutur Andi Akmal.
Lebih lanjut tim transisi juga telah bergerak untuk mengkaji hal ini, memastikan program RPJMD dan program pusat ini bisa sejalan.
Pihaknya juga melakukan penyesuaian program yang kemungkinan kata Akmal akan dilakukan pada parsial Maret atau perubahan mendatang.
“Itu kan kenapa defisit, karena terlalu tinggi proyeksi belanja dan pendapatan. Apalagi ditambah lagi dari provinsi bagi hasil tidak terbayarkan,” tandasnya. (an)
