“Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan,” jelasnya.
“Di Indonesia ada 552 pemerintah daerah (38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota). Jika sekarang baru 14 kota dibenahi, kapan akan terwujud angkutan umum di seluruh pemda dibenahi,” sambungnya.
Kewajiban pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan Program BTS, seperti pertama bersedia membuat kebijakan push and pull strategy, kedua bersedia menyediakan prasarana halte atau bus stop dan rambu atau marka yang dibutuhkan, ketiga mempunyai Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT).
Kemudian keempat memiliki regulasi terkait penyelenggaraan angkutan umum, kelima memahami akan stimulan yang harus dilanjutkan untuk handover. (60 melakukan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholder daerah, ketujuh mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, kedelapan mendapat dukungan Organda, kesembilan program masuk dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
Lebih lanjut, menurut Djoko, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.
Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari .
