“Begitupun 10 pendamping yang hilang data induknya telah memberikan klarifikasi secara berjenjang soal data induk kami yang diduga diretas dan itu kami laporkan sebelum turun SK BPSDM PMDDTT Kemendes Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Kontrak TPP se Sulsel Tahun 2025 tertanggal 16 Januari 2025. Tapi hasilnya, justru nama kami tetap tidak diakomodir dalam SK perpanjang kontrak. Dan hanya Bone di Sulsel yang paling banyak hilang data induknya yakni 10 orang pendamping desa, yang telah mengabdi sejak 2015 di program P3MD Kemendes.
Olehnya ia berharap Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD Bone bisa memberikan atensi permasalah ini Kementerian Desa.
“Harapan kami satu-satunya sekarang ada di pemerintah. Kami juga telah bersurat ke pak Pj Bupati Bone dan DPRD Bone dan telah menyampaikan ke Kadis PMD Provinsi terkait masalah kami,” ujarnya.
“Begitupun kami akan bersurat langsung ke Kementerian Desa dan Komisi V DPR RI supaya keluhan kami bisa diberikan atensi khusus. Karena kami merasa dikorbankan atas kejadian ini. Dan seolah-olah pengabdian kami selama kurang lebih 10 tahun ini tidak menjadi pertimbangan pengambil kebijakan untuk melanjutkan pengabdian kami di desa,” pungkasnya. (sae)
