Oleh Pengamat Kebijakan Publik, Andi Januar Jaury Dharwis
Indonesia, dengan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakatnya, memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif. Sayangnya, sektor ini sering kali masih dianggap sebagai bagian dari UMKM secara umum. Padahal, ekonomi kreatif memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Di sisi lain, pemerintah daerah yang berperan penting dalam pengembangannya kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan fiskal dan minimnya perhatian pengambil kebijakan. Lebih ironis lagi, ekonomi kreatif sering dijadikan bahan kampanye politik dalam pemilihan kepala daerah, terutama untuk menarik suara generasi milenial dan Gen Z. Namun, setelah terpilih, komitmen yang diusung sering hanya sebatas formalitas tanpa kualitas dan kuantitas yang memadai.
Gambaran Permasalahan di Daerah
Saat ini, banyak pemerintah daerah lebih fokus pada angka pertumbuhan UMKM secara umum tanpa membedakan pelaku ekonomi kreatif di dalamnya. Padahal, sektor kreatif mencakup subsektor seperti seni pertunjukan, film, musik, desain, hingga animasi—yang membutuhkan pendekatan spesifik untuk berkembang. Selain itu, keterbatasan fiskal sering kali menjadi alasan utama minimnya program atau fasilitas untuk sektor ini. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis untuk belanja rutin, sementara dana transfer dari pusat tidak secara khusus mendukung ekonomi kreatif.
Potensi Ekonomi Kreatif yang Besar
Namun, di balik tantangan ini, ekonomi kreatif menyimpan potensi besar. Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menunjukkan bahwa sektor ini telah menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB nasional. Lebih dari itu, ekonomi kreatif adalah sektor yang ramah generasi muda, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki daya saing global. Produk seperti batik, film, musik, dan game buatan anak bangsa sudah diakui secara internasional. Dengan dukungan yang tepat, sektor ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus nasional.
