Politik dan Komitmen Pascapemilihan Kepala Daerah
Dalam pemilihan kepala daerah yang baru saja selesai, ekonomi kreatif menjadi salah satu tema kampanye yang kerap digaungkan oleh calon pemimpin daerah. Hal ini terutama diarahkan kepada generasi milenial dan Gen Z, yang secara demografis mendominasi kelompok pemilih muda. Janji-janji untuk mendorong pelaku kreatif lokal, menyediakan ruang kolaborasi, hingga menciptakan pasar yang lebih luas sering dilontarkan. Namun, realitas pasca terpilih sering kali mengecewakan. Komitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif hanya sebatas formalitas, dengan program-program minim kualitas dan kuantitas.
Harapan pada Intervensi Pemerintah Pusat
Mengatasi persoalan ini membutuhkan peran aktif dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan arahan atau perintah dari otoritas pusat kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan kebijakan dan anggaran ekonomi kreatif secara proporsional. Misalnya, melalui instruksi khusus atau regulasi yang mengatur alokasi minimal dari APBD untuk mendukung sektor ini. Pemerintah pusat juga dapat mensyaratkan indikator kinerja utama (KPI) ekonomi kreatif sebagai bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah.
Peran Kementerian Ekonomi Kreatif yang Baru Dibentuk
Pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan harapan baru untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kementerian ini dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan kebijakan yang mendukung sektor kreatif. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mendorong alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek kreatif di daerah, memperluas pelatihan digital bagi pelaku usaha, dan membangun infrastruktur kreatif seperti ruang kolaborasi atau platform digital. Selain itu, kementerian juga diharapkan mampu mempromosikan produk-produk kreatif lokal di pasar internasional melalui pameran dan jaringan global.
