FAJAR, MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar menyebut serapan anggaran seluruh kelurahan di 2024 sangat rendah. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tak terulang di tahun ini.
Kepala Bappeda Makassar, A Zulkifily Nanda menuturkan berdasarkan evaluasinya, kondisi tersebut terjadi karena bebetapa alasan-alasan teknis. Di antaranya, kurangnya ASN untuk dijadikan bendahara kelurahan.
Kemudian, tidak sinkronya kelurahan dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
“Mungkin karena ada polarisasi di bawah (akibat musim politik). Sehingga mempengaruhi,” katanya.
Zulkifily sendiri mengaku masih menghitung detail serapan anggaran kelurahan 2024. Namun, ia memastikan serapannya rendah, dibandingkan 2023. “Sementara ini masih kita hitung. Tapi sepertinya lebih optimal dibanding tahun lalu,” katanya, Minggu, 19 Januari 2025
Serapan rendah ini patut menjadi perhatian, lantaran anggaran kelurahan sudah sangat besar. Setiap tahunnya diberikan Rp1 miliar per kelurahan. Anggaran tersebut terbagi atas Rp500 juta untuk dana sektoral dan Rp500 dana kelurahan.
“Dana sektoral itu maksudnya yang dikerjakan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melalui usulan-usulan. Jadi kelurahan usulkan, tapi OPD yang kerjakan,” jelasnya.
Sementara Rp500 juta dana kelurahan itu melalui kesepakatan Musrenbang. Dana ini di antaranya untuk program dan TB (Tuberkulosis) . Namun, program yang menyentuh langsung, seperti pemberian makanan tambahan.
“Jadi dikurangi rapat-rapat. Tahun ini juga, harus yang langsung menyentuh,” katanya.
