Tahun ini, anggaran setiap keluaran tetap sama. Namun, untuk programnya, seperti stunting akan tergantung hasil Musrenbang atau hasil kesepakatan masyarakat. Sebab, ada beberapa kelurahan yang sudah zero stunting. Ada juga yang sangat tinggi stuntingnya.
“Jadi kita berikan seluas-luasnya bagi kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghitung berapa dana stunting yang mereka sepakati,” jelasnya.
Zulkifily juga mengungkapkan, nantinya akan dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan mengandeng BPKAD, Bagian Pemerintahan, dan Dinas Kesehatan. Rakor ini untuk menginventalisir permasalahan yang terjadi di dana keluaran ini agar bisa optimal lagi.
Kabar baiknya kata dia, untuk tahun ini pihak Kecamatan bisa mengusulkan lebih banyak program di Musrenbang. Setiap Kecamatan bisa menambah lima usulan tanpa melihat Pagu. Kecamatan dibebaskan mengusulkan yang prioritas, seperti pembenahan kantor kelurahan, perbaikan jalan dan drainase.
“Karena sebelumnya usulan itu hanya dari kelurahan ke kecamatan. Lalu kecamatan yang verifikasi mana yang prioritas. Sekarang kita tambah juga kecamatan, bisa tambah lima usulan,” ungkapnya Zulkifily.
Annggota Komisi A DPRD Makassar, A Hadi Ibrahim Baso juga menyoroti rendahnya serapan anggaran kelurahan 2024. Dia menyayangkan, lantaran anggaran kelurahan yang sudah besar tidak dimanfaatkan. “Alasannya hati-hati karena musim politik, takut mengerjakan karena nanti tersangkut hukum. Padahal tidak masalah jika dikerjakan sesuai aturan,” katanya.
Sebab itu, ia berharap di tahun ini, tidak ada lagi seperti itu karena tahun politik sudah dilewati. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan drainase diharapkan menjadi prioritas. Apalagi, rata-rata di semua Musrenbang yang saat ini berjalan, itu mengusulkan jalan dan drainase.
