FAJAR, MAKASSAR -Polda Sulsel turut ambil bagian dalam menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas pemerintah pusat. Saat ini, Polda Sulsel sedang mencari lahan seluas 10 ribu hektare yang akan digunakan untuk budidaya jagung.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, menyampaikan, secara nasional, Polri diberi kewenangan untuk menanam jagung di atas lahan seluas satu juta hektare. Setiap kepolisian di 34 provinsi mendapatkan alokasi lahan dengan target yang berbeda-beda. Sulsel mendapatkan alokasi 10 ribu hektare.
“Saya kemarin turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi. Pada 21 Januari mendatang, saya akan ke Jeneponto lagi. Kami akan memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan pekarangan masyarakat untuk dikelola. Jadi, kami bukan sebagai pemodal, tetapi pelaksana di lapangan,” ujarnya kepada Fajar pada Selasa, 14 Januari.
Program ini, lanjut Yudhiawan, bertujuan untuk mencegah stunting dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat swasembada pangan nasional.
“Apalagi, pada tahun 2045 mendatang, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan perekonomian terkuat keempat di dunia. Ini adalah langkah besar. Program MBG ini digalakkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang kekurangan gizi, termasuk meningkatkan tinggi badan dan kecerdasan anak-anak,” tambahnya.
Saat ini, jumlah lahan yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi. Dari target 10 ribu hektare, baru tersedia 4.171,55 hektare yang tersebar di 2.260 desa.
“Sebenarnya, target kami adalah satu hektare per desa. Namun, ada beberapa desa yang menyediakan hingga dua hektare. Oleh karena itu, total lahan yang kami dapatkan baru sekitar empat ribu hektare,” jelasnya.
Untuk wilayah yang sudah memiliki Babinkamtibmas dan siap bekerja, telah terkumpul 3.323 hektare lahan. Nantinya, sebanyak 630 kelompok tani akan dilibatkan untuk mengelola lahan tersebut.
Sistem pembagian hasil telah ditentukan. Sebesar 40 persen hasil panen akan diberikan kepada petani, 20 persen untuk kebutuhan benih, pupuk, dan biaya tanam hingga panen, sedangkan 40 persen sisanya akan diserahkan kepada pihak desa.
Yudhiawan menargetkan, setiap satu hektare lahan dapat menghasilkan 40 ton jagung. Dengan harga jagung Rp5.500 per kilogram, satu hektare lahan diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar Rp220 juta. Jika target 10 ribu hektare tercapai, total pendapatan bisa mencapai Rp2,2 triliun.
“Harga jagung Rp5.500 per kilogram dengan target hasil panen 40 ton per hektare. Dari hasil tersebut, 20 persen digunakan untuk kebutuhan tanam, 40 persen untuk petani, dan 40 persen lagi untuk desa. Dana yang diterima desa nantinya akan dialokasikan untuk program makan siang gratis di sekolah-sekolah,” paparnya.
Kata dia, skema ini penting untuk dilaksanakan, sebab ada banyak siswa yang harus diberi MBG. Bahkan Polda mencatat, di Sulsel saja ada 14.279 siswa. Sehingga, itu butuh anggaran yang cukup besar jika semuanya harus dibebankan kepada negara.
“Ini dikali empat, dikali lima hari, jadi kan 20. Ini dikali 14.279, kan sudah ratusan juta. Sedangkan anggaran 2025 untuk MBG belum ada, makanya minta bantuan ini sekaligus perubahan APBN di Oktober,” tuturnya.
Dia membeberkan, Sulsel sendiri belum siap untuk mengcover seluruh kebutuhan MBG. Itu sebabnya, di beberapa daerah sudah ada Badan Gizi Nasional (BGN), yang di dalamnya juga melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaannya.
Sementara Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, untuk mencapai target lahan tersebut, mereka terus melakukan koordinasi dengan daerah. Banyak personel kepolisian di daerah yang siap untuk menjalankan program ini. “Nah di daerah itu kan banyak polisi, sampai di desa, makanya mereka juga nanti yang akan terlibat dalam pelaksanaannya,” terangnya. (wid/ham)
