FAJAR, MAKASSAR — Inflasi Sulsel masih terkendali hingga akhir 2024. Pemprov Sulsel akan rutin menggelar pasar murah sebagai strategi khusus menekan inflasi.
Penjabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, mengungkapkan bahwa pada Desember 2024, inflasi bulan ke bulan (m-to-m) tercatat sebesar 0,38 persen. Sementara inflasi tahunan (y-to-y) dan inflasi tahunan berjalan (y-to-d) masing-masing sebesar 1,23 persen. Memasuki awal tahun 2025, Pemprov Sulsel telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas inflasi.
“Kita akan melakukan peninjauan rutin ke pasar-pasar, melaksanakan gerakan pangan murah dan pasar murah, pembentukan mini distribution center. Selain itu juga akan memberikan subsidi harga,” kata Fadjry Djufry setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin, 13 Januari 2025.
Sebagai bagian dari antisipasi lonjakan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional, Fadjry Djufry menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten dan kota. Setiap Sabtu, TPID kabupaten/kota diminta melaporkan sembilan langkah konkret penanganan inflasi kepada TPID Provinsi.
“Selain itu, akan dilakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok bersama BPS dan monitoring harga melalui aplikasi info harga pangan,” tambahnya.
Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, mengapresiasi inisiatif Pemprov Sulsel dan menyatakan kesiapan OJK untuk mendukung upaya peningkatan akses keuangan, termasuk melalui KUR. Ia juga melaporkan perkembangan positif sektor perbankan dan industri jasa keuangan di Sulsel sepanjang 2024.
Menurut Darwisman, aset perbankan di Sulsel tumbuh sebesar 8,38 persen secara year-on-year (yoy), dari Rp188,74 triliun pada November 2023 menjadi Rp204,55 triliun pada November 2024. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 8,69 persen, dari Rp124,89 triliun menjadi Rp135,75 triliun. Sementara itu, kredit meningkat sebesar 5,43 persen, dari Rp155,89 triliun menjadi Rp164,35 triliun.
