FAJAR, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dan Bupati/Wali Kota serta Instansi Vertikal, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Jumat, 10 Januari 2025.
Rapat koordinasi dengan tema Sinergi Akselerasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Di hadapan para Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry berjanji akan menuntaskan masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten kota. Meskipun pembayaran tidak dilakukan sekaligus karena melihat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, namun hal tersebut akan diselesaikan.
“Kepada Bupati dan Wali Kota, saya meminta untuk bersabar dalam satu dua pekan ke depan, kita coba bagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, tapi paling tidak ada itikad dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan,” kata Prof Fadjry Djufry.
“Ini adalah masalah antara hak dan kewajiban, ini hak yang harus kita tuntaskan dan seperti perkataan saya tadi bahwa pemerintah provinsi sudah menyelesaikan secara bertahap. Ada yang dikasih sebulan dan dua bulan. Kami sudah bedah anggaran yang ada, kalau semuanya langsung pasti agak kesulitan juga,” sambungnya.
Ia pun mengapresiasi Bupati dan Wali Kota yang hadir secara langsung pada rapat koordinasi tersebut. Tentunya, kehadiran kepala daerah memiliki harapan-harapan, termasuk soal penyelesaian masalah Dana Bagi Hasil.
