Program stimulan untuk membenahi angkutan umum di daerah dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat semula Rp440 miliar di tahun 2024 untuk 45 koridor, sekarang tinggal Rp 177 miliar untuk alokasi 17 koridor.
Padahal ada 90 kota di Indonesia yang semuanya harus dibenahi angkutan umumnya. Belum lagi ada 20an wilayah aglomerasi yang juga turut dibenahi angkutan umumnya.
Angkutan umum yang baik akan berpengaruh pada penurunan angka kecelakaan. Pembenahan angkutan umum dalam rangka mewujudkan keselamatan berkelanjutan.
Kemenhub telah menyampaikan kebutuhan anggaran 2025 sebesar Rp80,63 triliun. Namun memperoleh pagu anggaran 2025 sebesar Rp 24,76 triliun, sehingga ada gap sebesar Rp 55,87 triliun.
Kemudian mengajukan tambahan sebesar Rp7,68 triliun disetujui perubahan sebesar Rp6,69 triliun.
“Jadi tahun 2025 Kemenhub mendapat anggaran Rp31,45 triliun. Sementara anggaran MBG Rp71 triliun untuk enam bulan. Padahal sesungguhnya yang dikerjakan Kementerian Perhubungan adalah keselamatan (safety) dan pelayanan (service),” ujarnya.
Djoko juga mengkritik minimnya tunjangan fungsional penguji kendaraan bermotor menyebabkan masih suburnya praktik pungutan liar (pungli) di Pengujian Kendaraan Bemotor (PKB) atau Kir.
Praktek pungli ini akan semakin menyulitkan kebijakan mendapatkan kendaraan umum yang memenuhi standar laik jalan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB), memberikan tunjangan bulanan dengan nilai yang terendah Rp200 ribu dan tertinggi Rp440 ribu.
