FAJAR, MAKASSAR – Dorongan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Selayar mengemuka dari sejumlah akademi Selayar yang dipimpin Akbar Silo.
Sebagai putra asli Kepulauan Selayar, ia menegaskan pentingnya otonomi yang lebih luas demi keadilan dan kemajuan wilayah.
Kepulauan Selayar, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 memiliki luas 1.357,03 km² dengan mayoritas wilayah berupa perairan, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya.
Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 justru merampas kewenangan Selayar, membatasi pengelolaan laut hingga nol mil, sementara provinsi memiliki hak hingga 12 mil.
“Kondisi ini menghambat inisiatif lokal untuk memanfaatkan potensi laut, mengelola konservasi, dan meningkatkan pendapatan daerah,” tegas Akbar saat menggelar jumpa pers, di salah satu Kafe di Jalan Faisal, Kamis, 9 Januari.
Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam klaim Sulawesi Selatan sebagai provinsi berciri kepulauan. Padahal menurutnya, yang benar-benar berciri kepulauan adalah Selayar.
Walaupun ada dukungan subsidi dan bantuan infrastruktur, Akbar menilai hal itu belum cukup mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Ia pun mengusulkan pembentukan Provinsi Kepulauan Selayar sebagai solusi utama, mengacu pada wacana pemekaran wilayah seperti Provinsi Bugis Timur dan Luwu Raya.
Untuk mewujudkan DOB ini, Akbar menyarankan kerja sama dengan kabupaten lain yang berciri kepulauan, judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan keterlibatan para ahli hukum.
Ia juga mengusulkan pembentukan lima kabupaten baru di Selayar: Selayar Utara, Selayar Selatan, Jampea, Kayuadi, dan Bonerate.
“Ini bukan hanya soal pemekaran, tetapi tentang keadilan pengelolaan sumber daya, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Selayar,” tutupnya.
Langkah ini menjadi seruan kuat bagi pemerintah pusat untuk segera memperhatikan kebutuhan otonomi yang lebih adil bagi Selayar. (mum/*)
