Oleh : Hasrullah
Fenomena uang palsu di Sulawesi Selatan jika dikaitkan dengan demokrasi, membuka diskusi yang lebih luas mengenai dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap integritas sistem politik dan sosial. Uang palsu tidak hanya menjadi masalah ekonomi yang merugikan individu atau bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia, bisa terguncang ketika uang palsu beredar luas. Dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah elemen vital untuk kelangsungan stabilitas politik dan ekonomi. Jika masyarakat merasa sistem moneter tidak dapat diandalkan, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan tidak hanya pada lembaga keuangan, tetapi juga pada pemerintah yang mengatur dan mengawasi sistem tersebut. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan apatisme politik, yang berbahaya bagi dinamika demokrasi yang sehat.
Peredaran uang palsu juga bisa memperburuk ketidaksetaraan sosial. Masyarakat yang kurang mampu dan lebih rentan terhadap penipuan finansial, seperti pedagang kecil dan pekerja harian, sering menjadi korban dari uang palsu. Ketika mereka menerima uang palsu sebagai ganti transaksi, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga menghadapi kesulitan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan ini dapat memperburuk polarisasi sosial, dan ketidaksetaraan sosial semacam ini dapat menggoyahkan prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu landasan demokrasi.
Di dalam konteks yang lebih luas, peredaran uang palsu juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendanai kegiatan politik yang tidak sah. Dalam demokrasi, pendanaan kampanye yang bersih dan transparan adalah kunci untuk memastikan proses politik yang adil dan jujur. Uang palsu yang beredar di pasar bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengalirkan dana ilegal ke dalam kampanye politik, merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Demokrasi yang baik membutuhkan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ketika uang palsu menyebar luas, itu merusak perputaran uang yang sah dan bisa menimbulkan inflasi atau distorsi harga yang tidak terkendali. Perubahan semacam ini bisa mengguncang perekonomian daerah, menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar, dan akhirnya memengaruhi pemilu atau keputusan politik lainnya, di mana stabilitas ekonomi merupakan indikator penting.
Sebagai bagian dari proses demokrasi, pendidikan politik dan ekonomi adalah hal yang penting untuk membangun masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab. Jika fenomena uang palsu tidak diatasi dengan baik, hal ini dapat menunjukkan lemahnya sistem pendidikan dan sosialisasi terkait ekonomi, serta rendahnya kualitas literasi finansial masyarakat. Dalam konteks demokrasi, hal ini menghambat partisipasi aktif warga negara dalam proses politik yang berbasis pada pemahaman yang benar tentang ekonomi dan sistem keuangan. Para pemburu kekuasaan janganlah suka mengeksploitasi uang palsu demi meraih kekuasaan!
