Proses serapan beras lokal hingga Mei 2025 dianggap krusial bagi keberhasilan kebijakan pangan yang telah dirancang pemerintah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,15 triliun untuk memastikan pasokan pupuk bersubsidi mencapai 9,55 juta ton tahun ini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 144,6 triliun untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Anggaran ini sudah termasuk program Makanan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun yang dilaksanakan hingga pertengahan tahun.
“Jika serapan beras lokal hingga Mei 2025 gagal, maka anggaran Rp 144 triliun yang telah dialokasikan bisa sia-sia. Sekarang bola ada di tangan kita karena anggaran sudah ada,” kata Amran, Selasa, 7 Januari 2025.
Mantan Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, sebelumnya mengungkapkan adanya dua kesulitan utama dalam menyerap beras lokal, yakni masalah harga dan kualitas. Bayu menjelaskan bahwa Bulog hanya dapat menyerap 200.000 ton beras dari surplus produksi nasional yang diperkirakan mencapai 1 juta ton pada Agustus-Oktober 2024. Total serapan Bulog dari dalam negeri pada tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 1,03 juta ton, termasuk penugasan pemerintah untuk menyerap 600.000 ton beras lokal sepanjang 2024.
Harga beras di tingkat penggilingan sudah mencapai Rp12.100 per kilogram, sementara HPP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp11.000 per kilogram. Hal ini membuat Bulog kesulitan membeli beras lokal. Jika Bulog tetap membeli beras dengan harga yang lebih tinggi dari HPP, Bayu memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mendorong inflasi nasional, mengingat beras merupakan kontributor terbesar inflasi.
