Selain itu, ekosistem gambut di Indonesia mencakup 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas 24.667.804 hektare. Wilayah Sulampua menyumbang 6.658.457 hektare, atau 26,99 persen dari total nasional.
Darwisman menjelaskan bahwa jika dimanfaatkan secara maksimal, ekosistem mangrove dan gambut ini dapat memberikan manfaat ekonomi melalui sertifikasi karbon dan perdagangan kredit karbon. Sertifikasi ini memungkinkan perusahaan dan pemerintah menjual kredit karbon kepada industri yang membutuhkan kompensasi emisi.
“Potensi ini harus kita kelola dengan bijak. Selain mendukung pencapaian target emisi nasional, perdagangan karbon juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.
Namun, Darwisman juga mengingatkan bahwa pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerusakan lahan, konversi lahan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan pengawasan lingkungan. Dengan peluang besar dari perdagangan karbon, Sulsel diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025.
“Ekosistem mangrove dan gambut yang dimiliki Sulsel dapat menjadi modal utama dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan dan transisi energi hijau di Indonesia,” tegas Darwisman.
Selain mendorong swasembada energi, perdagangan karbon juga dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Ke depan, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ini dan menjadikan Sulsel sebagai pionir dalam perdagangan karbon nasional,” tutupnya. (edo)
