FAJAR, MAKASSAR – Sulsel berpotensi menjadi penggerak utama dalam perdagangan karbon nasional dengan memanfaatkan ekosistem gambut dan mangrove sebagai sektor penopang utama. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Darwisman, menegaskan bahwa potensi ini dapat mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Menurut Darwisman, perdagangan karbon di Sulsel bukan hanya langkah untuk memperkuat keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, sektor ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2025.
“Perdagangan karbon ini bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi Sulawesi Selatan. Dengan potensi besar dari ekosistem gambut dan mangrove, langkah ini bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga lingkungan,” ujarnya, Senin, 30 Desember 2024.
Potensi perdagangan karbon ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan, termasuk sub sektor gambut dan mangrove.
Sulsel memiliki kekayaan sumber daya alam yang mendukung penerapan regulasi tersebut. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) memiliki 1.924.137 hektare lahan mangrove atau 57,2 persen dari total nasional.
Di Sulsel sendiri, luas lahan mangrove mencapai 12.278 hektare, yang dapat dioptimalkan untuk menyerap karbon dan mendukung perdagangan karbon.
