FAJAR, JAKARTA–Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah mengungkapkan sejumlah temuan yang mencolok terkait praktik pertambangan di lokasi PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Aqib Ardiansyah mencatat bahwa banyak poin mengenai tata kelola yang belum memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut menurutnya memberikan celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar ketentuan yang ada.
Baru-baru ini, Aqib melakukan kunjungan kerja reses ke PT. IWIP guna melihat langsung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di bidang pertambangan serta untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
“Kami sangat terkejut dengan praktik-praktik pertambangan yang ternyata banyak hal yang perlu dievaluasi,” ujar Aqib dikutip dari dpr.go.id, Rabu (25/12/2024)
Legislator PAN ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap PSN, mengingat potensi kerugian negara dari praktik yang tidak sesuai dapat mencapai triliunan rupiah. Hal ini berpotensi merugikan pendapatan negara dan cita-cita nasional, termasuk dalam rangka mencapai swasembada energi.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua proyek strategis nasional yang ada. Ditegaskannya bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait.
“Kami berharap pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM untuk bertindak tegas mengatur dan menata ulang supaya proyek strategis nasional itu betul-betul ada sistem pengawasan yang utuh,” ujarnya.
