BONE, FAJAR – Pemerintah Kabupaten Bone menggelontorkan anggaran Rp2 miliar untuk menalangi peniadaan layanan Unversal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off.
Status Non-Cut Off sendiri memberikan keistimewaan bagi peserta baru yang didaftarkan oleh pemerintah gratis dan bisa langsung aktif, tanpa harus menunggu sebulan sebelum BPJS aktif bagi masyarakat kurang mampu.
Pelayanan UHC Non-cutoff sendiri resmi dihentikan imbas dari tunggakan utang Pemkab Bone ke BPJS Kesehatan sebesar Rp64 miliar. Pelayanan ini berakhir sejak November lalu. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat sejumlah pelayanan pada sisa tahun penganggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam mengatakan, pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp2 miliar yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk menghadirkan pelayanan serupa untuk menutupi sisa bulan ini.
“Kurang lebih Rp2 miliar, kami buka regulasi BTT itu salah satu poinnya ada di dalam. Ketika ada hal urgensi terkait pelayanan dasar, bisa digunakan,” jelas legilator Nasdem ini, Minggu, 22 Desember 2024.
Lilo, sapaannya, mengatakan hal ini telah dirapatkan bersama pihak-pihak terkait, Kamis lalu. Tujuannya untuk menghindari gejolak dan protes dari masyarakat.
“Ini, kan, lagi ribut-ribut UHC dicabut. Jadi hasil rapat kerja kita itu DPRD dan pemkab sepakat untuk tetap layani masyarakat kita yang ingin dilayani kasehatannya secara gratis,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Sekkab Bone Andi Fajaruddin mengatakan pihaknya masih menunggu kucuran dana dari provinsi untuk penyelesaian sisa utang Rp64 miliar ini. Sudah ada kesepakatan antara provinsi dan kabupaten untuk menalangi dana UHC yang digelontorkan sebesar Rp112 miliar pada 2024 ini.
