FAJAR, MAKASSAR – Dewan Kesenian Sulawesi Selatan (DKSS) mengadakan silaturahmi akhir tahun 2024 bersama pengurus periode 2024-2029 di Beranda Kopi, Jalan Malengkeri, Senin, 23 Desember 2024.
Ketua Umum DKSS, Arifin Manggau menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja DKSS pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia juga melaporkan perkembangan penguatan lembaga, termasuk perihal kantor sekretariat.
Setelah Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerbitkan SK pengurus DKSS periode 2024-2029 dan melantik pengurus pada Maret 2024, DKSS telah diizinkan berkantor di kawasan Monumen Mandala. Namun, hingga kini, situasi masih dalam masa transisi akibat dinamika politik di Sulawesi Selatan, sehingga kejelasan terkait sekretariat belum terwujud.
“Pada momen Pilkada, saya harus berhati-hati dalam bertindak agar DKSS tidak terseret dalam konflik kepentingan. Namun, saya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk yang secara personal memiliki kedekatan. Terkait legalitas, setelah berkonsultasi dengan sejumlah dewan kesenian provinsi lain, legalitas SK dari Pemerintah Provinsi sudah cukup,” ujar Dr. Arifin Manggau, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Makassar (UNM).
Salah satu Dewan Penasihat DKSS, Armin Mustamin Toputiri, mengingatkan bahwa saat ini sulit mengharapkan pendanaan dari hibah atau memasukkan program ke APBD, mengingat APBD pokok 2025 telah disahkan. Sebagai mantan legislator Sulsel selama 10 tahun, Armin menyarankan agar DKSS melakukan lobi-lobi, baik kepada pemerintah daerah maupun legislator Sulsel. Namun, ia mengingatkan bahwa lobi tersebut mungkin memerlukan kompromi.
Sementara itu, Moch. Hasymi Ibrahim dari Badan Advokasi dan Riset DKSS menegaskan bahwa masa jabatan pengurus DKSS berlangsung cukup panjang, yakni lima tahun. Saat ini, pengurus baru berjalan setengah tahun sejak dilantik dan sedang fokus merapikan urusan internal lembaga. “Pengurus, terutama ketua, kini bisa mulai merespons dinamika kesenian sambil mencari posisi DKSS dalam konteks sosial-politik di Sulsel,” kata Hasymi.
Tokoh seni lainnya, seperti Bahar Merdhu dan Asia Ram Prapanca, menagih realisasi program kerja dari komite-komite DKSS, yang terdiri atas Komite Teater, Musik, Sastra, Tari, Seni Rupa, dan Film. Program kerja tersebut telah dirancang dan disepakati dalam rapat kerja beberapa bulan lalu.
Perwakilan dari masing-masing komite, seperti Alif Anggara (Komite Teater), Muhadjir (Komite Film), Bahar Karca (Komite Musik), dan AH. Rimba (Komite Seni Rupa), menyatakan akan segera memulai tahapan awal dari program-program yang telah dirumuskan.
Arifin Manggau juga menegaskan akan segera menyediakan sekretariat sementara bagi DKSS agar koordinasi pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih efektif. (*/)
