JAKARTA, FAJAR — Nasib 977 non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Sinjai mendapat atensi DPR. Ada peluang kebijakan berubah.
Ratusan non-ASN yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK ini memang resah karena kebijakan baru. Namun, mereka mendapat harapan setelah menyampaikan aspirasi ke Gedung DPR-RI, Senayan.
Hal tersebut disampaikan Siddiq Kamaruddin usai diterima oleh Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Jumat, 20 Desember 2024. Dia dengan rekannya diterima bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman dan Fachriandi Matoa.
Siddiq Kamaruddin mengaku telah menceritakan kronologi nama 977 non-ASN terhapus dalam data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menjadi pemicu tidak terakomodasi seleksi PPPK.
Tenaga Ahli Komisi II pun memberikan arahan agar Pemkab dan DPRD Sinjai segera membuat surat kronologi permasalahan dan melampirkan nama ratusan non-ASN untuk ditindaklanjuti.
“Pemkab dan DPRD diminta untuk menyusun surat kronologi permasalahan agar dapat ditindaklanjuti oleh Ketua Komisi II RI dan harus diterima paling lambat hari Senin,” ujar Siddiq Kamaruddin.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDM) Sinjai Lukman Mannan siap menindaklanjuti jika diminta untuk bersurat ke Komisi II DPR RI, serta melampirkan kronologi dan daftar nama non-ASN yang hilang dari data base.
“Insyaallah segera kami tindaklanjuti jika seperti itu arahannya,” singkatnya. (sir/zuk)
