JAKARTA, FAJAR–Proses pemilu dan pengadaan barang dan jasa masih sarat masalah. Belum lagi soal integritas ASN yang terus menuai sorotan.
Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024, orang muda penggiat antikorupsi dari lima provinsi, roadshow ke tiga kantor lembaga negara, yaitu KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kemenpan-RB, Kamis, 19 Desember 2024.
Para penggiat antikorupsi ini berasal dari Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur, dan Daerah Khusus Jakarta. Mereka mengatasnamakan diri Kelompok Muda Berintegritas.
Dalam roadshow ini, mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi yang menjadi concern masalah pada isu integritas dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jenanganan pencegahan dan penindakan kasus korupsi.
Termasuk penyelenggaran pemilu dan pilkada berintegritas, dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Rekomendasi tersebut berasal dari hasil kajian dari pemantauan kurang lebih dua tahun yang dilakukan oleh Kelompok Muda Berintegritas di lima daerah secara serentak sejak 2023.
Beberapa temuan yang mendasar dari pantuan Kelompok Muda Beritegritas, pertama masih kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Ini menyebabkan kelompok muda tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pemantauan
“Kedua, pengelolaan informasi publik yang masih amburadul pada sejumlah unit pelayanan publik, seperti sarana kesehatan dan pendidikan di daerah,” beber Anwar, aktivis KOPEL Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).
