“Coba 30 persen itu dialokasikan untuk masyarakat, kan sudah luar biasa. Makanya, menempatkan orang yang benar di tempatnya itu penting, bersama parameter kinerja juga, berikan mereka target. Misalnya, enam bulan tidak bisa memenuhi KPI, saya akan pindahkan ke tempat lain dan saya akan ganti dengan orang yang benar-benar ahli di situ,” kata dia.
Dengan begitu, dia menilai tidak akan ada pihak yang merasa sakit hati. Sebab, sakit hati akan muncul jika ada transaksi di awal. Mereka akan berpikir, jika sudah membayar lalu dipindahkan padahal belum kembali modal, maka sikap tidak profesional akan muncul.
Fokus Pembangunan
Di Palopo, penduduk terbanyaknya itu ada di kawasan pesisir. Hampir mayoritas dari mereka adalah petani tambak dan nelayan. Namun kenyataannya, diskriminasi masih terjadi. Nelayan yang hendak melaut kesulitan mendapatkan BBM. Mereka harus membawa kertas yang berlaku sepekan dengan limit BBM terbatas.
Trisal melihat, ini menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan, selain pembangunan infrastruktur di wilayah pusat kota. Kata dia, memberikan akses kepada nelayan bukanlah program mahal. Dia tentu tahu persis, sebab dia juga memiliki usaha serupa.
Menurutnya, ini hal yang sangat simpel untuk diselesaikan. Pemerintah hanya perlu membuat SPBU terapung. Kata dia, konsep ini juga sudah banyak diterapkan di Tanjung Priok, Jakarta.
Kapasitasnya tidak banyak, hanya sekitar 10-15 ton. Sebab, kebutuhan nelayan juga terbatas, bukan untuk industri. Sehingga, untuk membangun SPBU terapung seperti itu biayanya tidak besar.
