Sehingga, jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan kerja sama itu akan selesai. Mereka tidak akan pernah mau melihat kita lagi dan tidak akan pernah bekerja sama lagi di waktu-waktu mendatang.
“Saya 20 tahun dididik dengan prinsip itu. Saya berpegang teguh kepada masyarakat, kalau saya tidak selesaikan itu pasti menjadi beban moral. Namun menyelesaikannya juga tidak dengan hal yang bersifat kontradiktif. Kalau saya melakukan itu, takutnya implikasi sosial ke masyarakat itu tidak bagus,” tuturnya.
Di Palopo, Trisal menegaskan pentingnya reformasi birokrasi. Itu menjadi sasaran pertama yang akan dia lakukan di Palopo. Sebab menurutnya, sitem pelayanan di sana carut marut. Sehingga, dia berambisi mengubah tata kelola yang lebih rapi dan terukur.
“Birokrasi harus berjalan baik, profesional, dan akuntabel. Kalau bicara profesional, akan selalu berbasis Key Peformance Indicator (KPI). Jadi kami akan menempatkan orang yang betul-betul punya disiplin ilmu di tempatnya, bukan karena faktor like and dislike, harus sesuai kompetensinya dan itu akan saya lakukan,” tegasnya.
Dia mengaku sudah berkali-kali menegaskan, hal-hal yang bersifat transaksional dalam birokrasi akan dibabat habis. Sebab menurutnya, birokrasi harus bekerja untuk masyarakat. Sehingga, kebocoran anggaran bisa diminimalisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Saya tidak punya conflict of interest. Saya pulang kampung untuk berdedikasi dan berkontribusi kepada masyarakat Palopo, itu saja. Ada yang bilang, kalau mau menjadi kepala daerah, komisinya sekian persen. Di sini saya sampaikan, kalau itu terjadi di kepemimpinan saya, maka silakan hukum saya 10 kali lipat dari apa yang saya lakukan,” ungkapnya.
